Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan

Mencegah Sengketa Tanah (Membeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjaminkan Tanah Secara Aman

tata Cara Pendaftaran Bangunan bertingkat Di Indonesia Dan negara-Negara Lain

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah

Petujuk Interen Tata Cara Pembukuan Dan Administrasi Kas Bendaharawan

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Agraria Mengenai Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Dan Pelimpahan Wewenang Serta Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah.

Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Metodologi Studi Agraria

Majalah Sandi Edisi XX Mei 2004: (Pernyataan Kepala BPN tentang Masalah Pertanahan) : Realita Sistem Pengajaran STPN Wawancara: Herman Soesangobeng: Transisi Pertanahan , Transisi Politik Bukan Transisi Hukum.

Tata Usaha Pendaftaran Tanah Menurut PP No.24 tahun 1997 BUKU II. Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) semester 7 - Program Diploma 4 Pertanahan Kurikulum 2007 Dan Semester 1=2

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Semester 3-4 - Program Diploma 4 Pertanahan Kurikulum 2007

Tata cara kerja

Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) - Program Diploma 4 Pertanahan STPN Kurikulum 2007

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Pelajaran Praktis Bahasa Belanda - Menuntun Anda Secara Langkah Demi Langkah Dalam Mempelajari Bahasa Belanda

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Mengenal Filsafat Pancasila - Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika

Pemanfaatan Citra Satelit Spot 5 Level 2A untuk Memotoring Hak Guna Usaha Secara Cepat dan Akurat (Kasus di Kabupaten Sidenreng Pappang Sulawesi Selatan.