HUBUNGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DENGAN PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SEWON KAB. DATI II BANTUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

Masalah-Masalah Pembangunan - Bunga Rampai Antropologi Terapan

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

Riau Menatap Masa Depan

Sistem-Sistem Ekonomi

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

SISTEM PENGARSIPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HUBUNGANNNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.