Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

Prosedur Pengurusan Pembayaran Pensiun/Tabungan Hari Tua Dan Santunan Kecelakaan Kerja Tahun 1990

Tantangan Yang Menghadang Selatan

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

HUBUNGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DENGAN PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SEWON KAB. DATI II BANTUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

JUAL BELI TANAH HAK MILIK MENURUT PP 10/1961 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA AMBON.

HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA RUTIN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KEC. KUBUNG KAB. SOLOK.

Masalah-Masalah Pembangunan - Bunga Rampai Antropologi Terapan

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

Riau Menatap Masa Depan

Sistem-Sistem Ekonomi

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)

HUBUNGAN NILAI LOKASI TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH DI KOTA BATANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM HUBUNGANNYA DENGAN TARAF HIDUP PETANI PENGGARAPNYA DI DATI II BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen