URBANISASI, PERUBAHAN POLA PENGGUNAAN TANAH DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN BUMIAJI, KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR

PERBANDINGAN PIRANTI LUNAK ARCVIEW GIS 3.3 DENGAN AUTODESK MAP 2004 (Studi Untuk Pemetaan Penggunaan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH DI SEKITAR DAERAH SITUS PURBAKALA (Studi di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten)

URGENSI DATA PERTANAHAN DALAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL YANG MULTIGUNA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KAWASAN PESISIR DI KELURAHAN SELUMIT PANTAI KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) PTPN VIII BUNISARI LENDRA DI KABUPATEN GARUT

Model Permukaan Dijital Pengolahan Data DTM (Digital Terrain Model)&DEM (Digital Elevation Model) dengan perangkat Lunak : Surfer, Global Mapper, dan QuickGrid

KONFLIK PENGUASAAN TANAH HGU ANTARA PT. PN XII DENGAN WARGA DESA SEKARBANYU DAN TEGALREJO DI KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN,KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

Revolusi Bolivarian Hugo Chaves Dan Politik Radikal

Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia

Administrasi Kantor Manajemen dan Aplikasi

PEMBUATAN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK VISUALISASI PENYEBARAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

PEMANFAATAN PETA FOTO DALAM INTERPRETASI VARIABEL-VARIABEL NILAI TANAH BERBASIS BIDANG (Studi di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)

KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PENSERTIPIKATAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR DARMA KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

PENSERTIPIKATAN TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)