MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

MENJADI SAKSI KESELAMATAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK UNTUK PERGURUAN TINGGI

THE CURE FOR ALL DISEASES MENCARI PENYEBAB RASA SAKIT

PENGANTAR HUKUM PERDATA

HUKUM PERADILAN TUN (TATA USAHA NEGARA)

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BURGERLIJK WETBOEK DENGAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

DESAIN PROPOSAL PENELITIAN STUDI PEMASARAN

ETIKA PEMBANGUANAN

HUKUM ACARA PERDATA (DI LENGKAPI CONTOH SURAT KUASA, GUGATAN, REPLIK DAN DUPLIK)

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DENGAN CARA LITIGASI DAN NON LITIGASI

PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA PIHAK YANG BERPIHAK DALAM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PUSAT KEBUDAYAAN BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

UJI AKURASI DATA SPASIAL BIDANG TANAH PASCA PENINGKATAN KUALITAS DATA (STUDI KASUS PASCA PTSL DI KELURAHAN KAMPUNG SINGARAJA, KECAMTAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG)

AUTENTIKASI ARSIP DIGITAL HASIL ALIH MEDIA SEBAGAI ALAT BUKTI YAMH SAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI

HUKUM ADAT

METODE VALIDASI DATA SPASIAL, TEKSTUAL, DAN INTEGRASINYA TERHADAP ANOMALI BIDANG TANAH SERTA PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA LENGKAP

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 333 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BUKU II)

BIROKRASI 4.0 PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

KEMANUSIAAN SEBELUM KEBERAGAMAN

HAKIKAT MANUSIA PANCASILA MENURUT NOTONAGORO DAN DRIJARKARA AKTUALISASINYA BAGI DEMOKRASI INDONESIA