
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia - Yayasan Obor Indonesia - 1997 - Antropologi |
![]() | Kebudayaan Jawa - Balai Pustaka - 1984 - Kebudayaan |
![]() | Ilmu Budaya Dasar - Bumi Aksara - 1991 - Budaya |
![]() | Ilmu Budaya Dasar - MKDU - Rineka Cipta - 1991 - Budaya |
![]() | Ilmu Sosial Dasar - Rineka Cipta - 1991 - Ilmu Budaya |
![]() | Gelombang Demokrasi Dunia (Gerakan Sosial dan Perubahan Politik) - Pustaka Pelajar - 2002 - Demokrasi,Politik,Gerakan Sosial |
![]() | Ilmu Budaya Dasar - Suatu Pengantar - Eresco - 1995 - Budaya |
![]() | Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan - Tiara Wacana - 1991 - Budaya,Politik |
![]() | Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kedung Kebo - Pustaka Azet - 1986 - Ekologi |
![]() | Demokrasi Dalam Perspektif Budaya Nusantara - LKPSM - 1996 - Demokrasi |
![]() | Bahasa Perempuan - Bumi Aksara - 2009 |
![]() | Birokrasi Dalam Masyarakat Modern - Universitas Indonesia - 1987 - Birokrasi |
![]() | Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan - Tiara Wacana - 1987 - Pembangunan Pedesaan |
![]() | Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, M - Tarsito - 1990 - Penelitian Ilmiah |
![]() | Jawa Majalah Ilmiah Kebudayaan - Lembaga Studi Jawa - 1997 - Kebudayaan |
![]() | Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan - Pustaka Pelajar - 2010 - Sejarah |
![]() | Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan - Pusat pengembangan - 2013 - Jurnal Iptek |
![]() | Manusia, Lingkungan, dan Sungai : Transformasi Sosial Kehidupan Masyarakat Sempadan Sungai Code - Penerbit Ombak - 2014 - Lingkungan |
![]() | Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang. - Fak Geografi UGM - 2012 |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |