STUDIO I PENYIAPAN PETA KERJA

PKL I : PENGENALAN BENTANG LAHAN

PKL II : PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH

PKL IV : PEMETAAN TEMATIK DAN ANALISA PGT

PENELITIAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

PENGANTAR ILMU HUKUM, HTN DAN HAN

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

Undang-Undang Bapan Pertanahan Nasional BPN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 2015 (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden)

Anotasi Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 3 ( Penguasaan Dan Pemilikan)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2021

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 2 ( Tata Usaha Negara )

BERSAMA KANWIL BPN PROVINSI MALUKU : 2 TAHUN YANG BERHARGA

Aplikasi Autocad untuk pemetaan kadastral

Penelitian Peluang Peningkatan Optimalisasi Penggunaan Cors Dalam Mendukung Pelayanan Pertanahan

Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Reformasi Birokrasi BPN RI

PENELITIAN KARAKTERISTIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DI PAPUA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI PAPUA

PAPER KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENERIAMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARA TERPUSAT PADA BPN RI SEBAGAI ALTERNATIF OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN