Widya Bhumi: Aspek Keadilan Dalam Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah - Berdaya Pemberdayaan Masyarakat - Seputar Isu Undang-undang Penanaman Modal - Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengendalian Tata Guna Tanah di aerah - Rekontroksi Mindset Aparat BPN-RI - Meraih Posisi Puncak (Sukses) di Badan Pertanahan Nasional RI - Revetalisasi Pemanfaatan Peta Pada Skripsi Mahasiswa Progam

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NAASIONAL Metode Poligon dan Permasalahannya - Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-bidang Tanah Dengan Gambar Ukur yang Melayang? - Standarisasi Pengukuran dan Pemetaan Antara Harapan dan Kenyataan - Pendayagunaan Suveyor Berlisensi dan Permasalahan yang timbul dalam kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - Surveyor Berlisensi: Privatisasi Tenga Hati - Evaluasi PMNA/KA. BPN Nomor 1 Tahun 1997 - Pemberian Izin Lokasi di Beberapa Kab./Kota setelah Berlakunya Keprres Nomor 34 Tahun 2003.

Penggunaan TDT Orde 4 Untuk Koreksi Geometri Pada Citra Satelit QuickBird - Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Hak Gogolan di Kabupaten Laongan Prop.Jatim - Pelepasan Tanah Ulayat dalam Pemberian Hak Guna Usaha di Kab.Pasaman Prop.Sumbar - Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di Lingkungan BPN - Pemberian Izin Lokasi Oleh Pemerintah Kab.Pasuruan Setelah Berlakunya Kepres Nomor 34 tahun 2003 - Pelaksanaan Hak Penguasaan Tanah Melalui Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulau Batam - Pembuata Aplikasi Pendaftaran Tanah Pertamakali Dengan Pendekatan Perancangan Basisdata Metode Top-Down.

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

WIDYA BHUMI: Karakter Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan - Konsulidasi Tanah dan Pengembangan Kota Otonomi - Dampak Pembangunan Permukiman Terhadap Lingkungan Hidup - The Application Of Quality Rating Value Estimation - stainable Envirmental management of The Karst ecosystem Area.

BHUMI: JOURNAL OF NATIONAL LAND INSTITUTE The Limitation of urban land Consolidation Law As an Instrument of Parcipative Land Policy in Indonesia - Ethnic Conflict : the status of land tenure in Sambas regency west Kalimantan Province - The risky- Strategic Land Problems in Subang Regency - The Urban Development Impact on the Reducts (A Case Study At 3 Sub Districts In Yogyakarta Special Province) - The Infuence of Geoid Undulation of the Indonesian Region on the Reduktion of Distance in Supplying the 4th Order Base Point.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Penggarapan Tanah Perkebunan Tembakau Deli (Sengketa Nan Tak Kunjung Selesai) - Problematika Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Kompetensi Pengadilan - Delik-delik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana - Persoalan Dalam Menyusun Sistem Informasi Pertanahan di Wilayah Penatausahaan Pendaftaran tanah yang Terletak Dalam Dua Zone TM 3' - Dinamika Perkembangan Wilayah dan Dampaknya terhadap Nilai Tanah.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 2012

Penetapan dan Pemberian Hak Atas Tanah

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Reforma Agraria

Ukur Tanah Seri II - Ellipsoid, Proyeksi Peta, Poligon, Asimut

Politik

Pertanian

Otomotif

Anotasi Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Jilid I

Himpunan Peraturan Konsulidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian I

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

Progam Strategis BPN RI 2012

Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria "Pembaharuan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Tentang tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek dan Khusus Penerima Dalam Lingkungan BPN