KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Kajian Penganaan BPHTB Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Serta Implikasinya di Kabupaten Kudus Prop.Jawa Tengah

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerimaan Bea Perolehan BPHTB pada Jual Beli Atas Tanah Di Kota Yogyakarta

Peran PPATDalam Penetapan NPOP BPHTB Berkaitan dengan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul

PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI LAYANAN PNBP, PBB DAN BPHTB (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)

UJI DISPARITAS NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH BPN, HARGA TRANSAKSI DAN NJOP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA DI KOTA MADIUN

PEMODELAN NILAI TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peran PPAT dalam penerapan sistem SELF ASSESSMENT pada pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangun (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

STUDI TENTANG PENINGKATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Vakidasi PPH dan BPHTB untuk Percepatan Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kab. Sleman

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Implikasi Penghapusan Verivikasi BPHTB Terhadap Pelayananan Pertanahan (Studi di kantor pertanahan kota padang).

Kajian Pengenaan BPHTB Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah serta Implikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Pro.Jawa Tengah.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Menghitung Objek dan Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan - Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan (PPh, PPN dan PPn. BM, Bea Materai, BPHTB)