Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

UUD 1945 dilengkapi: 1. Sejarah UUD 1945 sejak pembentukan hingga amandemen pada Zaman Reformasi 2. Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernus se - Indonesia 3. Susunan Kabinat Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle 2007

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PENSERTIPIKATAN TANAH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUM MENSERTIPIKATKAN TANAH DI DESA BLIMBING KEC.BOJA KAB. DATI II KENDAL

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab

Riau Menatap Masa Depan

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

Proses dan Teknik Perundang-undangan

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Administrasi Pembangunan

Desa Dan Daerah - Dengan Tata Pemerintahannya

Ekologi Administrasi Negara

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

TINJAUAN KETELITIAN PETA GARIS SECARA FOTOGRAMETRIS SKALA 1:1000 DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KELURAHAN RANTAU LABAN KECAMATAN RAMBUTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEBING TINGGI.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern