Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria

Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara

Pasang Surut Otonomi Daerah

Pemerintahan Desa UU No. 5 Tahun 1979, Pedoman Pelaksanaan UU No.5 Thn. 1979, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Politik Ekonomi Kerakyatan

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Pokok-Pokok Hukum Perikatan

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP.

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Peranan Kota Dalam Pembangunan "ditinjau secara historis, yuridis, komparatif, sosiologis, ekonomis dan politis

Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara

Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

UUD 1945 dilengkapi: 1. Sejarah UUD 1945 sejak pembentukan hingga amandemen pada Zaman Reformasi 2. Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernus se - Indonesia 3. Susunan Kabinat Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle 2007

Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PENSERTIPIKATAN TANAH PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUM MENSERTIPIKATKAN TANAH DI DESA BLIMBING KEC.BOJA KAB. DATI II KENDAL

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca Pada Pasar Umar Bin Khattab