DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN-KUALANAMU TEBING TINGGI (MKTT) PADA PENGHIDUPAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG)

EVALUASI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN TANAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PEMATANG SIANTAR

SERI LITERASI INFORMASI MENCARI, MENEMUKAN, DAN MENGGUNAKAN INFORMASI SECARA BERTANGGUNG JAWAB

RANGKAIAN DIGITAL

KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

AWAN ABRIT KETIKA PONSEL DAN TELEVISI MENGATUR HIDUPMU EDISI 2

UJI KUALITAS DATA SPASIAL PETA BIDANG TANAH HASIL PENINGKATAN KLUSTER 4 (k4) PADA SISTEM GEO KKP ( KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN ( STUDI DI DESA PAKABAN, KECAMATAN JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN)

EVALUASI PEMANFAATAN SMART PTSL SEBAGAI INSTRUMEN PENGUMPUL, PENGOLAHAN DAN PENGINTEGRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KONDISI PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA (STUDI KASUS DI DESA SERDANG, KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

EVALUASI PEMANFAATAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PARAPAT TAHAP RUAS TEBINGTINGGI-PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP "TANAH TUTUPAN" SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL

ASSIKALAIBINENG KITAB PERSETUBUHAN BUGIS

Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar adat

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2002 DI LENGKAPI DDENGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 SUSUANAN LENGKAP ANGGOTA KABINET GOTONG ROYONG

Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali)

Peranan BPN dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantah Kota Jakarta Barat Prop.DKI Jakarta

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKEBUNAN