KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMANFAATAN PERSAMAAN REGRESI BERGANDA UNTUK UJI RASIONALITAS HASIL ESTIMASI HARGA TANAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU HARGA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG LOR KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH)

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemanfaatan GPS Untuk Pengukuran Bidang-Bidang Tanah Dengan Metode Stop and Rapid Static di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Analisis Yuridis Tentang Timbulnya Sertipikat Ganda Untuk Satu Bidang Tanah

Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

Analiasa Yuridis Terjadinya Lahan Tidur Akibat Investasi di Bidang Pertanahan (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)

Kebijakan Pertanahan Indonesia tahun1966-1998 Kajian Tentang Perana Negara Dalam Bidang Pertanahan

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja pelayanan Publik Bidang Pertanahan Dalam Proses Balik Nama Pada Peralihan Hak Karena Jual-beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

TESIS = Politik Hukum di Bidang Pendaftaran Tanah

Peningkatan Penyelesaian Kegiatan Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Faktor - faktor yang Dapat Menimbulkan Sertifikat Ganda (Overlapping) Terhadap Satu Bidang Tanah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang )

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO