PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: biaya
KATA KUNCI: biaya
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | EVALUASI PETUGAS PENILAI DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA UNTUK NJOP PBB-P2 DI KOTA SURABAYA (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Pendekatan Biaya,Penilaian Properti |
 | PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KEPUH DI KELURAHAN KLITREN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peralihan Hak Atas Tanah,Pembangunan,Dampak |
 | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DI DESA MARUMPA KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak Pengadaan Tanah,Perubahan Sosial Ekonomi,Sarana Kereta Api |
 | DAMPAK PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG - CILINCING TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PIHAK YANG BERHAK (Studi di Desa Bunibakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Uang,Uang Ganti Rugi,Kondisi Sosial Ekonomi |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
 | PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR MEDIASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sengketa Pertanahan,Mediasi,Litigasi,dan Non,Litigasi |
 | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENILAIAN RUMAH TINGGAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN BIAYA DAN PENDEKATAN PASAR
(STUDI KASUS PENILAIAN RUMAH TINGGAL JALAN KANTIL NO.XX, DESA CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPΟΚ, KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Subjektifitas Penilai,Pendekatan Biaya,Pendekatan Pasar |
 | PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN (STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Redistribusi Tanah,Tanah Perdikan,Reforma Agrari |
 | IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK (Studi Sengketa Akses Jalan di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sengketa tanah,akses jalan,mediasi,ishlah |
 | PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Tingkat Kepuasan Masyarakat |
 | PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Sistem Pengelolaan,Pendapatan Asli Desa |
 | PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN ΚΟΡΙ (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendapatan,penataan akses,perkebunan kopi |
 | PERMASALAHAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI ALAS HAK (STUDI KASUS DI KOTA PANGKALPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kota Pangkalpinang,Permasalahan,Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | STRATEGI, TANTANGAN DAN SOLUSI PENGUMPULAN DATA FISIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERINTEGRASI (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengumpulan Data Fisik,Fotogrametris,Strategi |
 | DAMPAK PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-el) DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,PTSL,Permohonan HT,el |
 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - putusan pengadilan,perlindungan hukum,kepastian |
 | PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Izin Pemakaian Tanah,Penguasaan Pemilikan Tanah,Surat Ijo,Tanah Partikelir |
 | POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Batas Administrasi,PBT,PTSL |
