
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | BHUMI JURNAL PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - (UPPM- STIS) - 2003 |
![]() | BHUMI JURNAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - (UPPM- STIS) - 2003 |
![]() | BHUMI JURNAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | WIDYA BHUMI
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | WIDYA BHUMI
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | BHUMI JURNAL PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - STPN - 2002 |
![]() | BHUMI JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - (UPPM- STIS) - 2002 |
![]() | Bhumibhakti: Terobosan Mempercepat Penyelesaian Sengketa Tanah. - 2013 - Majalah Bhumibhakti |
![]() | Perolehan Tanah Bagi Perusahaan - Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna - 1995 - Tanah |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages - STPN Press - 2000 - Pertanahan |
![]() | Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin. - PPPM STPN - 2014 - Jurnal Bhumi |
![]() | BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Kesejahteraan Rakyat - makna Pembatasan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah di Prop.Bali-Kajian Penerapan 3D cadasterada Mall dibawah Lapangan Karebosi Kota Makasar Prop.Sul-Sel. - Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Lindung di Kecamatan Kejajar Kab.Wonosobom Pro.Jawa Tengah - Konflik dan Kesenjangan Agraria - Pengaruh Motofasi Kerja Terhadap Efektivityas Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kab.Klaten dan Kota Magelang - Etos Petani Kabupaten Purworejo - Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Persertipikatan Tanah di Kab.Bantul - Perancangan Sistem Kearsipan Gambar Ukur Analog ke Dalam bentuk Data Gitital (Studi Kasus Hasil Pengukuran Tanah Secara sporadik di Kec.Ngaglik). - Pemodelan Nilai Tanah di Kawasan Bayangan (Shadow Zone)(Studi Kasus:Kelurahan Bausasran Kec.Danurejan Kota Yogyakarta) - STPN - 2010 - Penggunaan Tanah,Kadaster,Tanah Terlantar,Jurnal Bhumi |
![]() | Bhumi |
![]() | Improving Organizational work process of land regristrasion based on 3D cadastre and Cadastre 2014 Concepts : Case Study Apartement Unit Regristration. - Jurnal Bhumi 12,oktober 2013 |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4. - BPN.STPN - 2003 - Keterbatasan Hukum |
![]() | Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2005 - Pertanahan |
![]() | Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng. - STPN Press - 2003 - Dinamika Hukum,Bencana Tanah Longsor |
![]() | BHUMI: JURNAL PERTANAHN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persepsi Masyarakat Terhadap Persertipikatan Tanah (Kasus di desa Girikarto Kec.Turi Kab.Sleman) - Pengaruh Nilai Lahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Kec.Gamping Kab.Sleman Prop.DIY - Listening Comprehension Adakah Kaitannya dengan Gambar dan Pragmatis - Pola Perkembangan Fisik Kota Surakarta Melalui Analisis Integrasi Citra Pengeinderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi - Study of The Agricultural Land Value The Basis for Land Compensation And Lavies. - BPN.STPN - 2002 - Jurnal Bhumi |
![]() | WIDYA BHUMI: Nilai Strategis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Pertanahan pada BPN - Penyerobotan Tanah PTP. Nusantara XXII Oleh Masyarakat di Desa simojayan Kec.Ampel Gading Kab.Malang - Hubungan Desa Kota-Kota dan Strategi Pembangunan Pedesaan - Pemanfaatan Konsep Multi Stage, Multi Spectral, Multi Date (Temporal) Dalam Kegiatan Pemetaan Cartografhic Modelling And Its Aplication To Allocate Sutable Pand For Rural Settlement. - BPN.STPN - Jurnal Widya Bhumi |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah. - STPN - Konflik Pertanahan |