EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

PROFESIONALITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA DALAM PROGRAM QUICK WINS

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)

TENDENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT MULTITEMPORAL DI KABUPATEN BANTUL

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN GAMPING, MLATI, DEPOK, DAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN

PEMETAAN WILAYAH RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU

UJI DISPARITAS NILAI TANAH PADA PETA ZONA NILAI TANAH BPN, HARGA TRANSAKSI DAN NJOP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP POTENSI KEHILANGAN PENERIMAAN NEGARA DI KOTA MADIUN

ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ASPEK TATA GUNA TANAH

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK PEMECAHAN BIDANG TANAH

RANCANG BANGUN PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)

PEMANFAATAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN (JRSP) UNTUK PENGUKURAN BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN

Rebuilding After Disasters: From Emergency to Sustainability

Traditional Decision Making and Law (Institutions and Processes In An Indonesian Context)

Gender dan Strategi - Pengarus-Utamaannya di Indonesia

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context.

Land Reform And Farm Restructuring in Transition Countries

Agricultural Land Redistribution

Sovereigns Of The Sea: The Quest to Build The Perfect Rebaissance Battleship - Warship Design and contruction