Koella: Bersamamu dan Terluka

Asmara di Atas Haram

Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis

Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia - Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

Che Untuk Pemula

Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi

Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Pekarangan Dalam Hukum Tetangga Menurut KUH Perdata Dan Peraturan Bangunan Jakarta

URGENSI DATA PERTANAHAN DALAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL YANG MULTIGUNA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

PEMANFAATAN CITRA GOOGLE EARTH UNTUK INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T)

Administrasi Kantor Manajemen dan Aplikasi

STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PEWARISAN DI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

PENSERTIPIKATAN TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Aspek-Aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

NEGARAISASI DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

FAKTOR � FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH PERMUKIMAN DI DESA BANARAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULONPROGO