Nefertari Sang Ratu Heretik

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Sosiologi dan Politik

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Republik Kapling

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu

Kamus Inggris Indonesia - An English-Indonesia Dictionary

Kamus Saku Sains

Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

Perkembangan Pemikiran Ekonomi - Buku I Dasar Teori Dalam Ekonomi Umum

Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang

Hukum Hak Tanggungan

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Kedudukan Suami dan Istri sebagai para Pihak Dalam Membuat Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Peralihan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama

peralihan hak atas tanah waris adat dengan akta pembagian waris dan peralihan hak atas tanah yang berasal darinwaris adat dengan akta pembagian hak bersama (APHB).