PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: berk
KATA KUNCI: berk
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
 | DINAMIKA PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SIMPANG UTARA KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Hukum Adat,Kontilik Penguasaan Tanah Hukum Adat |
 | IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - alih fungsi lahan,LSD,RDTR |
 | STRATEGI AKSELERASI PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM PADA ASET TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Instansi Pemerintah,Kantor Pertanahan,Pendaftaran Tanah,Strategi Akselerasi |
 | DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA, KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Dampak,Pengadaan Tanah,Pembangunan KCJB,Kondisi Sosial dan ekonomi |
 | RESOLUSI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DESA SUMBERKLAMPOK DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MELALUI REDISTRIBUSI TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | DAMPAK AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERGESERAN TENAGA KERJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - aglomerasi perkotaan,perubahan penggunaan tanah,pergeseran tenaga kerja |
 | MEKANISME, PERMASALAHAN DAN DAMPAK PENGADAAN TANAH PADA TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TOL JOGJA- BAWEN DI YOGYAKARTA (STUDI DI KALURAHAN TAMBAKREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tol Jogja,Bawen,Ganti Kerugian,Sewa Menyewa,Kasultanan |
 | VALUASI EKONOMI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA (Studi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah,Alih Fungsi Lahan,Valuasi Ekonomi |
 | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian,Alih fungsi lahan,ketahanan pangan |
 | STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MESES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NASRAK (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMAJAGA KNBUPATEN ACER BARATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Pemberdayaan Masyarakat Pesisir,Kesejahteraan Masyarakat,Desa Cot Darat,Kecamata |
 | SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - hubungan masyarakat,komunikasi,media sosial,isa,pertana |
 | STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - SPBEKementerian ATR,BPN,SWOT |
 | RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET TANAH BERBASIS WEBGIS DI KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manajemen Aset,SI_PAKU,Condinigter 3 |
 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PROGRES PERKARA PERTANAHAN BERBASIS WEBGIS SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN INTERNAL KANTOR PERTANAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem Informasi,Perkara Pertanahan,WenGIS,PIECES Framework |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | RANCANG DESAIN REFORMA AGRARIA PERKOTAAN (STUDI TANAH TELANTAR DI KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Reforma Agraria,Kesejahteraan |
 | ANALISIS SPASIAL LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) UNTUK MEMENUHI KETERSEDIAAN PANGAN DI KOTA PAGAR ALAM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
| ANALISIS SPASIAL LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) UNTUK MEMENUHI KETERSEDIAAN PANGAN DI KOTA PAGAR ALAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024,Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,LP2B,Rencana Tata Ruang Wilayah,RTRWAlih Fungsi Lah |
