URGENSI DATA PERTANAHAN DALAM PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL YANG MULTIGUNA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PADA DAERAH SEKITAR PUSAT GEMPA DI KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Elite Vs Massa

Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia

PEMANFAATAN CITRA GOOGLE EARTH UNTUK INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA (Studi Di Pantai Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia

KESESUAIAN WAKTU PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

PENSERTIPIKATAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR DARMA KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT SEMENTARA DAN PPAT (STUDI DI KABUPATEN DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH)

PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PETANI DI KECAMATAN PARON, KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PENSERTIPIKATAN TANAH GUNA PENINGKATAN AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan - Bagi Warga negara Asing dan Badan Hukum Asing

Adat-Istiadat Orang Rembong di Flores Barat

Aspek-Aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya

Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan Kapitalisasi Tanah Adat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura Provinsi Papua

PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH