ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN

PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMANMENGGUNAKAN PARTIAL LEAST SQUARE (PLS)

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Jangan Pernah Jadi Malaikat

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi.

Hukum Tata Negara Republik Indonesia - Buku 1 (1945-1985)

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK DEMARKASI DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 ( Studi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)