Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

EVALUASI PEMANFAATAN RUANG YANG TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

STUDI TENTANG SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960.

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia

Kamus Thesaurus - Indonesia-Inggris Inggris Indonesia

PROSPEK PENGEMBANGAN DESA GIRIHARJO BERDASARKAN POTENSI FISIK DAN KESESUAIAN TANAH

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

ASPEK HUKUM PERUBAHAN HAK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN KMNA/Ka.BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN