KOORDINASI ANTARA KANTOR PERTANAHAN DENGAN BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERTANAHANDI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAMPAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI DESA GADING, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMANFAATAN PERSAMAAN REGRESI BERGANDA UNTUK UJI RASIONALITAS HASIL ESTIMASI HARGA TANAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU HARGA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG LOR KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH)

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha perkebunan Di Prop.Sumatera Utara. - Hak Atas Tanah dan Hak Pengusahaan Pertambangan (kajian Tentang Tumpang Tindih Hak Antara Kuasa Pertambangan P.T. Antam Dengan Hak Guna Usaha P.T.Prama Nugraha). - Kajian Pemetaan Penggunaan Tanah Menggunakan Citra Satelit Ikonos dan Citra Satelit Quick Bird. - Model Probabilitas Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Ngadipiro Kec.Nguntoronadi Kab.Wonogiri). - Avalis Perkebunan Sawit Tanah Bambu Kalimantan Selatan. - Jaminan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat desa Kemiren,Kec.Srumbung,Kab.Magelang. - Kajian Penguasaan,Pemilikan,penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Mamar Serta Pelestariannya di Kab.Kupang Nusa Tenggara Timur. - alternatif Model Reklamasi Pantai Dalam Kebijakan Pertanahan. - Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Swadaya di Kel.Sidodadi Kec.Katobu Kab.Muna Prop.Sulawesi Tenggara. - Sikap,Pendidikan, dan Harga Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Luas di Letter C atau SPPT Dengan Luas di Sertipikat (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

SENGKETA TANAH AKIBAT OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU)PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN (PDAP) OLEH MASYARAKATDI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1999 (Studi Terhadap Lokasi Transmigrasi di Kab.Sintang)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

The Challenge of Diversity

Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum

Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa - Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik - Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru