Jejak Megalitik Arsitektur Tradisional Sumba

Gender dan Strategi - Pengarus-Utamaannya di Indonesia

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Seri Belajar Kilat Coreldraw X5

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

KAJIAN NILAI TANAH DI DAERAH SUB URBAN (STUDI KASUS DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL)

PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1995 - 2005

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

UJI KETELITIAN RUBBER SHEETING DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK MAP 2004

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP HARGA TANAH DI KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.