Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi MInat Masyarakat Untuk Mensertipikatkan Tanah Di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM 01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG

PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

STUDI TENTANG PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM UPAYA PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DIKABUPATEN MAJALENGKA PROPINSIJAWA BARAT

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

PEMANFAATAN TANAH YANG TELAH DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERAN APARAT DESA DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH