PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: berdasarkan
KATA KUNCI: berdasarkan
 | BUKU AJAR PERTANAHAN - UMSU PRESS - 2024 - Referensi |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum,Law |
 | PENGANTAR HUKUM PIDANA - PUSTAKABARUPRESS - 2023 - Ilmu Hukum Pidana |
 | SEJARAH ASAL-USUL PAHLAWAN NASIONAL THOMAS MATULESSY KAPITANG PATTIMURA ANAK NEGERI HULALIU - PT Pustaka Obor Indonesia - 2022 - Biografi |
 | HUKUM TATA NEGARA INDONESIA PEMIKIRAN DAN PRAKTIK KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN SEJARAH DAN NILAI-NILAI AUTENTIK BANGSA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2025 - Hukum,Law |
 | PEREMPUAN DI TITIK NOL - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Sastra,Novel |
 | PELAKSANAAN ALIH MEDIA DALAM TAHAPAN SURAT UKUR ELEKTRONIK MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATAEN BOGOR I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Surat Ukur Elektronik,Implementasi,Kendala,Solu |
| PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN PENSERTIPIKATAN HUNIAN TETAP MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI III KALURAHAN GLAGAHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pensertifikatan Tanah,Reforma Agraria,Gugus Tuga |
| PEMBANGUNAN DATA TERINTEGRASI KELURAHAN LENGKAP: IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN STRATEGI (STUDI DI KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Terintegrasi,Kelurahan Lengkap,Implementası,Problematika,Strategi |
| KONSTRUKSI ANGGAPAN PELEPASAN HAK (Rechtsverwerking) DALAM PENDAFTARAN TANAH UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM - Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta - 2019 - Anggapan Pelepasan Hak,revlitsverwerking Pendaft,Konstruksi,Kepastian Hukum |
| ANALISIS EFIENSI BIAYA DALAM SISTEM PEMETAAN KADASTRAL TERINTEGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN OPERASIONAL - Institut Teknologi Bandung - 2025 - pemetaan kadastral,efisiensi anggaran,manajemen,integrasi program,Data Envelopment Analysis |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| PENINGKATAN KUALITAS PRODUK PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Departemen Teknik Geodesi Fakultas Tekni9k UGM - 2023 - Kualitas Layanan Pertanahan,Sistem Administrasi P,Evaluasi Kualitas Produk Pendaftaran Tanah,Data Elektronik Pendaftaran Tanah,Kerangka Kerja Peningkatan Kualitas Produk Pendaft |
| STRATEGI PERCEPATAN ALIH MEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Pelayanan Pertanahan,Seripikat Elektronik,Alth Media |
| KESIAPAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI LAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DEKANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,STOPE,Transfirman Digital,Kesiapan |
| PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4,Analisis SWOT,Kabupaten Lengkap |
| TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM POLA KERJA LINTAS GENERASI ANALISIS PERBEDAAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Sumber Daya Manusia,Lintas Generasi,Sertipikat Elektronik,Kinerja Pegawai,Transforma |
| EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS POTENSI LAHAN DAN KESESUAIANNYA TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Indeks Potensi Lahan,Pendekatan Keruangan,Sistem |
| IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - SITARU,Rencana Tata Ruang,150 25010 |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
