HUBUNGAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA BENGKULU.

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.

EVALUASI PELAKSANAAN PEMETAAN INDEKS GRAFIS Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERANAN PANIT1A PEMERIKSAAN TANAH A DALAM PROSES MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

PEMANFAATAN PETA DESA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH Dl KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

EVALUASI TINDAK LANJUT OLEH PEMEGANG IZIN LOKASI PASCA PEMBERIAN IZIN LOKASI (Kasus Di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

PARTISIPASI MASYARAKAT PESERTA PRONA DALAM KEGIATAN PRONA Dl DESA LUBUK SIRIH ULU KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN KOTAMEDAN KECAMATAN KOTAMANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU

Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Bersama Pengembangan Kebijaksanaan

Tragedi Sukarno Dari Kudeta Sampai Kematiannya

Sandiwara Bung Karno Semasa Pengasingan di Bengkulu 1938-1942

Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma

Pola Distribusi Barang dan Jangkauan Pelayanan Pasar Tradisional di Kota Bengkulu

Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jurnal hukum: Proses Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan - Perlindungan Hukum Hak Cipta Soffware - Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak - Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung - Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan-Kemandirian Penyelenggaraan Pemilihan Umum - Rekontruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara - Ijtihad Hakim Peradila Agama Bidang Hukum - hambatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap HKP - Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

PEMANFAATAN RECEIVER GPS NAVIGASI CITRA SPOT-5 dan GDEM UNTUK IDENTIFIKASI BATAS WILAYAH (Studi di Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Bengkulu Utara)