Etika Akademis

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Dasar-Dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan - Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran/Pelaporan (PPh, PPN dan PPn. BM, Bea Materai, BPHTB)

Dibawah Bendera Revolusi

Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum - Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Thesis dan Desertasi

Pemintakatan Lahan Irigasi untuk menekan konversi penggunaan lahan di daerah irigasi bendung colo Kabupaten Sukoharjo.

De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Benda Barang-Barang Yang Berkaitan Dengan Tanah Tahun 1996

Wacana: Krisis Bencana Pembangunan Kritik dan Alternatif Pembanguan: Pelajaran Apa yang Kita Dapat ? - Sistem Dalam Kritis - Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global - Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia - Reorientasi Teori Pembangunan - Kemerdekaan: Tujuan Dan Cara Pembangunan - Menuju Penguatan Hak-hak Petani - Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan - Jalan Ketiga.

Ekspedisi Bengawan Solo - Laporan Jurnalistik Kompas

Pukat Serial Anak-Anak Mamak

Sistem Pertanian Berkelanjutan

Cadastral Futures: Building a New Vision for the Nature and Role of Cadastres

Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan

Edensor

Mimpi-Mimpi Lintang Maryamah Karpov

Sebelas Patriot

Sang Pemimpi

Padang Bulan - Cinta di Dalam Gelas

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.