PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Penjahat Gaya (Orde) Baru Eksplorasi Politik dan Kriminalitas

Sistem Politik Indonesia - Suatu Model Pengantar

Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH UNTUK PERUMAHAN KARYAWAN PROYEK AROMATIK TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI KECAMATAN MUARA DUA KABUPATEN ACEH UTARA.

KELAMBANAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT BERKAITAN DENGAN FAKTOR PENYULUHAN DAN BIAYA DI KAB. DATI II KEBUMEN.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH DI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN.

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI KECAMATAN ADIPALA KAB. DATI II CILACAP.

TINJAUAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERWAKILAN ASING DI PROPINSI DKI JAKARTA.

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN TEMON KAB. DATI II KULON PROGO PROP. DIY.

TINJAUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI GUNUNG KIDUL PROP. D.I.YOGYAKARTA.

PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TANAH ALANG-ALANG DI KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI.