
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Statistika Terapan Untuk Penelitian - LP FE UI - 1987 - Statistika,Terapan |
![]() | MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN - UI-Press - 1987 - Politik Ekonomi,Negara Sedang Berkembang |
![]() | HUKUM RESPONSIF - Nusamedia - 2008 - Krisis Hukum |
![]() | PRINSIP PRINSIP PEMBAHARUAN AGRARIA PERSPEKTIF HUKUM - Rajawali Pers - 2009 |
![]() | MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT - STPN Press - 2019 - Hak Adat |
![]() | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
![]() | DESAIN ROFORMA AGRARIA INKLUSIF UNTUK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN KAUM DIFEBEL ( STUDI DESA SEMPU KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Desain Reforma Agraria,Keluarga Harapan,Difabel |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK (STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMANGGALANG, KECAMATAN PAYAKUMBUH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Tanah Ganggam Bauntuak,Alat Pembuktian |
![]() | DAMPAK PENGGUNAAN BANDARA INTERNATIONAL JAWA BARAT (BJIB) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pembangunan BJIB,Penggunaan Tanah,Pasar Tanah,Sosial Ekonomi |
![]() | Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat dalam Program Reforma Agraria di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung - STPN Yogyakarta - 2012 - Reforma Agraria |
![]() | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN MUARA ENIM - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SPPFBT,Kebijakan,Potensi |
![]() | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
![]() | KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pengadaan Tanah keadaan khusus,Relokasi,penetapa |
![]() | PROBLEMATIKA DAN STARTEGI PENYELESAIAN PELEPASAN TANAH WAKAF, TANAH DESA, DAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Tanah Wakaf,Tanah Desa,Tanah Instansi Pemerintah |
![]() | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |
![]() | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYIAPAN PETA KERJA UNTUK MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KARANGANYAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2019 - PTSL,Peta Kerja,Partisipasi Masyarakat |
![]() | ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI MELALUI RESETTLEMENT DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KAEAWANG - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Kasus pertanahan,Solusi Konflik,Resettlement |
![]() | MEMBANGUN POLITIK HUKUM, MENEGAKKAN KONSTITUSI - Rajawali Pers - 2017 - Hukum |
![]() | PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - PTSL,PTSL+PM,Partisipasi Masyarakat |
![]() | MAKROEKONOMI TEORI PENGANTAR EDISI KETIGA - Rajawali Pers - 2016 - Ekonomi Makro |