PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERHADAP LUASAN TANAH PERSAWAHAN DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1990/1994.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Republik Kapling

PEMANFAATAN HASIL PEMETAAN FOTOGRAMETRI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DI KECAMATAN TEGAL BARAT KOTAMADYA DATI II TEGAL.

PROFIL PETANI BAWANG MERAH DI DESA BUARAN KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERSEDIAAN TANAH PERTANIAN DAN PRODUKSI PADI DI KECAMATAN LANGSA BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR.

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN BANDUNG UTARA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Hukum Kewarisan Perdata Barat - Pewarisan Menurut Undang-Undang 2005 dan 2010

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat)

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP JASA PERANTARA DALAM BIDANG PERTANAHAN DI KOTAMADYA TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

STUDI MENGENAI SERTIPIKAT ASLI TAPI PALSU (ASPAL) DAN GANDA DI KABUPATEN DATI II BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT.