Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

PENGARUH PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA PROPINSI JAWA BARAT.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERHADAP LUASAN TANAH PERSAWAHAN DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1990/1994.

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Republik Kapling