Penjabaran Sistem Pendidikan Nasional 1990

Undang-undang R.I No.17 tahun 2003 Tentang Advokat

Tata Cara Pelunasan Bea Materai

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perundang-Undangan

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

PENGARUH PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDAPATAN TANAH DI KOTA ADMINISTRATIF BANJAR KAB. DATI II CIAMIS PROP. JAWA BARAT.

ANALISIS PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTAMADYA CIREBON PROP. JAWA BARAT.

PENGGUNAAN POLA JARINGAN KERJA DALAM PROYEK PP 10/1961 TAHUN 1993/1994 DI PROP. JAWA BARAT.

APLIKASI PEMETAAN FOTOGRAMETRIS UNTUK MENDUKUNG PETA PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT.

PEMANFAATAN PETA PERTANAHAN DALAM PENETAPAN DAERAH ZONE INDUSTRI DI KECAMATAN CEMPAKA KAB. PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT (STUDI KASUS).

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

Percaya Sukses, Harus Sukses

PENGARUH PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SENGGIGI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN GUNUNGSARI KAB. LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT.

STUDI TENTANG PERKEMBANGAN FISIK KOTA DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN PONDOK GEDE KAB. DATI II BEKASI PROP. JAWA BARAT.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI DESA CIPUTAT KEC. CIPUTAT KAB. TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI DESA CIPUTAT KAB. TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.