PERANAN PETA DASAR PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. CIAMIS PROP. JAWA BARAT

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN INDIHIANG KAB. DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

PEMANFAATAN PETA FOTO BERSKALA 1 : 1000 UNTUK PEMETAAN BATAS PERSIL DI KEC.KARAWANG KAB. KARAWANG PROP. JAWA BARAT

DUKUNGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA YANG TERKENA RENCANA PELEBARAN JALAN DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

Riau Menatap Masa Depan

PENGARUH PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERUMAHAN TERHADAP LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KEC.KLARI KAB.DATI II KARAWANG PROP. JAWA BARAT

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KEC.LEMAHABANG KAB.BEKASI PROP.JAWA BARAT TAHUN 1989 - 1994

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL MASYARAKAT TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTAMADYA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Sistem-Sistem Ekonomi

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

Sumber Daya Bumi

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.