Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Perabotan Perkantoran Pusat/Daerah dan Barang-Barang Milik Negara 1995

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Lembaran Negara RI Tahun 1963 No. 1-120 - Sekretariat Negara RI

Peran Serta Kantor Pertanahan dalam Meningkatkan Kesejaahteraan Petani Kecil di Kab.Cianjur Prop.Jawa Barat.

EVALUASI PELAYANAN PERTANAHAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT

PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi di Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu dan Desa Bara Kecamatan Woja)

Muslimah Career Mancapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan

Sayap-sayap Impian

Membentangkan Ketakutanh Jejak Berdarah Perang Global Melawan terorisme

Atmosfer Bumi Makin Panas

Sejarah Runtuhnya Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

PERAN PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan Presiden R.I. Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pertanahan dan Undang-Undang R.I. Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERSEBARAN TITIK DASAR TEKNIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II PROVINSI JAWA TIMUR

PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENYEBARAN KASUS PERTANAHAN PADA SISTEM OPERASI ANDROID (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I)

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)