PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: bara
KATA KUNCI: bara
 | THE PRABOWO MIND THE NEW INDONESIA ECONOMY 5.0 MANIFESTO - Mata Nara Progresif - 2024 - Perekonomian yang baru |
 | Revitalisasi Ekonomi Indonesia - Brighten Press - 2024 - Bisnis,Politik,Good Governance |
 | KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NOMOR : 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2003 - CV. Mini Jaya Abadi - 2003 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang,Jasa Pemerint |
 | Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang - STPN Press - 2017 - Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat |
 | Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria - STPN Press - 2012 - Teori Hukum Pertanahan |
 | IBNU RUSYD CATATAN PERJALANAN FILSUF AGUNG DI ERA ANDALUSIA - PT. Anak Hebat Indonesia - 2024 - Ilmu Agama Islam,Filsafat Islam |
 | PENGANTAR PENELITIAN MIXED METHODS - Pustaka Pelajar - 2020 - Penelitian Mixed Methods |
 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK - PT Remaja Rosdakarya - 2020 - Informasi Pelayanan Publik |
 | Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara - Sinar Grafika - 2022 - Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral d |
 | Restorative Justice
Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, & Konflik Saka Sebuah Penelitian Hukum (Legal Research) - Pustaka Pelajar - 2013 - Ilmu Hukum |
 | POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN ΤΑΝΛΗ BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - BWP Kepanjen,perubahan penggunaan tanah,dampak potensial |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNIAGRO PRIMAPERKASA (BAPP) DI DISTRIIK KEBAR KABUPATENTAMBRAUW PROVINSIPAPUABARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat,Investasi kebun jagung,PT BAPP |
 | PEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KERAJINAN GENTENG DI KALURAHAN MARGOLUWIH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan,Sertipikası Tanah,UKM Akses Permodalan |
 | ANALISIS KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Kesesuaian RDTR,Potensi Perubahan Penggunaan Lahan |
 | ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset tanah,Barang Milik Daerah,Penatausahaan |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN LAHAN SAWAH EKSISTING TERHADAP POLA RUANG SEBAGAI REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN (Studi di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesesuaian,Alih Fungsi,Lahan Sawah yang Dilindun,Lahan Sawah Eksisting,Rencana Tata Ruang Wilayah,Rekomendasi |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
