PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: bany
KATA KUNCI: bany
 | PEMANFAATAN DATA BIDANG TANAH UNTUK PEMBARUAN DATA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kesesuaian,LP2B,penggunaan lahan,rekomendasi LP2B |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN LAYANAN PERTANAHAN BEREDAR KELILING (LA DARLING) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - faktor yang berpengaruh,LA DARLING,minat masyarakat,perubahan hak |
| KESESUAIAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau Publik,Fasilitas Umum,Ganti Kerugian,Kesesuaian,Kesepa |
| PENENTUAN ZONASI RAWAN BENCANA LONGSOR DI DESA SELODOKO, KECAMATAN AMPEL, KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kerawanan longsor,zonasi,penataan ruang,penggunaan lahan,analisis spasial,Desa Selodoko |
| PENATAAN KAWASAN KOLONIAL PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KAMPUNG HERITAGE KAYUTANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penguasaan Tanah,Penataan Kawasan,Hak Adat,Hak Barat,Heritage |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Persepsi,Kualitas Pelayanan |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP DI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTKL,Bidang Tanah K4,Peningkatan Kualitas Data,Kabupaten |
| ANALISIS NILAI TANAH BERDASARKAN ZONA NILAI TANAH, NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN HARGA TRANSAKSI DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Nilai TanahZona Nilai Tanah,ZNT,Nilai Jual Objek Pajak,NJOP,Harga Transaksi,Disparitas |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Pengaduan,Pertanahan,Kantor Staf Presiden |
| PROBLEMATIKA PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK AKIBAT KETERBATASAN KUALITAS DATA DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data Pertanahan: Sumber Daya Manusia,Sertipikat Tanah Elektronik Pengadaan Tanah |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| AKURASI HASIL PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH DENGAN METODE BLOCK ADJUSTMENT MENGGUNAKAN TITIK KONTROL DARI PETA FOTO (STUDI KASUS PETA FOTO KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Block Adjustment Peta foto,Akurasi |
| KAJIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH SISA LUASAN LEBIH DARI 100 M DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG SEKSI V TAHUN 2015 (STUDI KASUS KELURAHAN KEMBANGARUM, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ganti Kerugian,Pengadaan Tanah,Tanah Sisa |
| DAMPAK PEMBANGUNAN MASJID AL JABBAR TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN, NILAI TANAH DAN KONIISI SONIAL EKONOMI MANY ARAKAT DIKECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan,Alih,Fungsi Lohan,Nilai Tanah,Kondisi Sosial Ekonomi |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ALIH MEDIA DI KANTOR PERTANAHΑΝ ΚΑΒUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Digitalisasi Pertanahan,Surat Ukur El,Buku Tanah Elektronik,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan,Kabupaten Banyumas |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DARI SAWAH MENJADI NON PERTANIAN STUDI DI KALURAHAN BANYURADEN, KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penggunaan Lahan Sawah |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH KE NON SAWAH DI KALURAHAN TEMON KULON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Fungsi Tanah |
