Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penyederhanaan Sistem Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Aspek Hukum Pembangunan Banjarmasin PARK

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Terkena Proyek Pembangunan Pelebaran Jalan di Kabupaten Kendal

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan Analisis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT.Indobui Ldco

Tingkat Kebutuhan dan Pemanfaata Tanah Untuk Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tangerang tahun 1993 - 1999

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat

Dapak Pembangunan Terminal Kartasura Terhadap Nilai Tanah

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

Aspek Prosedural Pada Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Studi Terhadap Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar )

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang Terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan (Analisis terhadap perpanjangan Haka Guna Bangunan PT.Indobuildco)

Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (di Kabupaten Balangan)