Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pembangunan

Metode Riset ilmu administrasi Ilmu administrasi negara, pembangunan dan niaga

Laporan Penyelenggaraan Diskusi Nasional VII Penggunaan Tanah Berencana dan Pembangunan - Tanggal 24 s/d 26 Nopember 1982

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 - (Tindak Lanjut Dari Peraturan Pertanahan dan Perumahan

Laporan Penyelenggaraan Diskusi Nasional IX Penggunaan Tanah Berencana dan Pembangunan - Tanggal 6 s/d 8 Desember 1984 di Jakarta

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79 IV

Wacana: Krisis Bencana Pembangunan Kritik dan Alternatif Pembanguan: Pelajaran Apa yang Kita Dapat ? - Sistem Dalam Kritis - Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global - Perjalanan Kesepakatan Perdagangan Dunia - Reorientasi Teori Pembangunan - Kemerdekaan: Tujuan Dan Cara Pembangunan - Menuju Penguatan Hak-hak Petani - Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan - Jalan Ketiga.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages

Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste (Direccao Nacional de Terras,Propriedade E Servicos Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk mewujudkan Kepastian Hukum.

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMODELAN RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/75-1978/79 I dan II

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGELOLAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP HARGA TANAH DI KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR