Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Fungsi PPAT Dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan HAT dan Bangunan

Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembangunan Berkelanjutan 2014

Prosiding Seminar Nasional Tata Ruang Dan Space #2 Memastikan Penataan Ruang Untuk Pembangunan Yang BerkelanjutanKearifan: Kearifan Lokal Dan Budaya Dunia Dalam Penataan Ruang

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN UNTUK PENGELOLAAN GAMBAR UKUR (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara)

Membentangkan Ketakutanh Jejak Berdarah Perang Global Melawan terorisme

Bank Tanah

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

INOVASI PELAYANAN PERTANAHAN(STUDI KASUS PROGRAM ONE DAY SERVICE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I)

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN VERIFIKASI BUKTI KEPEMILIKAN DALAM PROSES GANTI RUGI AKIBAT LUMPUR SIDOARJO

PENGARUH PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HARGA TANAH DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

DAMPAK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI KOTA TOMOHON

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kota Tangerang, Provinsi Banten)

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA MAGELANG NOMOR 37/PDT.G/2013/PN.MGL TERHADAP PENETAPAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang)