Kedudukam Politik hukum Agraria Dalam Menunjang Pembangunan Nasional Sebagai pengamalan pancasila dan UUD 1945

Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah Dan nasional

Pandangan Dan Sikap UUPA Dalam Pembangunan Hukum Agraria Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Dan Peranan Yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah

Makalah AP PARLINDUNGAN .Kawasan Siap Bangunan 2.Realokasi Tata Lahan dalam Pembangunan Wilayah terpadu Jambi

Seminar Nasional Pembangunan pertanian Dan Pedesaan Sumatera Menggiatkan Pelaksanaan Landreform Di Indonesia

Makalah Seminar Kedudukan Politik hukum agraria Dalam menunjang Pembangunan Nasional Sebagai Pengalaman Pancasila

Akta jalan, Parit Dan bangunan, 1974 (Akta 133)

Piagam Kaum Tani Deklarasi mengenai Prinsip Prinsip Dan Program Aksi Konfrensi Dunia mengenai Pembaharuan Agraria Dan Pembangunan pedesaan

Falsafah Benih ( Pendidikan Benih : Melihat Apa yang Tidak Diketahui Mengetahui Apa yang Tidak Diketahui )

Pemindahan Hak Guna Bangunan Berdasarkan ASkta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Mustofa SH M Kn Di Kota Yogyakarta

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Emabuel Retinanto, SH

Analisis mengenai Dampak lingkungan Prinsip dasar Dalam Pembangunannya

legal Responsibility: Membumikan Asas hukum Islam Di Indonesia

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)

Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADI SUMARMO KABUPATEN BOYOLALI

DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SUMPIUH TERHADAP PERUBAHAN NILAI TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH PADA TAHAP PELAKSANAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA UNTUK PEMBANGUNAN TOWER SUTET PT. PLN DI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN BERBASIS WEB DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ONE MAP POLICY DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR