Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani Terobosan Menanggulangi Kemiskinan

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PENYAJIAN INFORMASI PERTANAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYARPROVINSI JAWA TENGAH

DAMPAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI DESA GADING, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kajian Aspek Pertanahan Atas Pembangunan Perumahan dan Real Estate Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penyederhanaan Sistem Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Aspek Hukum Pembangunan Banjarmasin PARK

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Terkena Proyek Pembangunan Pelebaran Jalan di Kabupaten Kendal

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul di Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

Status Hukum Tanah Hak Pengelolaan Akibat Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang terbit Lebih Dahulu Sebelum Lahirnya Hak Pengelolaan Analisis Terhadap Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT.Indobui Ldco

Problema Yuridis Pengelolaan Pertanahan Sebagai Tindak Lanjut Dibelakunnya undang-undang no.22 tahun 1999

Evaluasi Dampak Progam Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah