PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK TANAH DENGAN KLASIFIKASI 32 DI KOTAMADYA PADANG.

ANALISIS PEMANFAATAN PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PEKIRINGAN KECAMATAN KESAMBI KOTAMADYA CIREBON PROP. JAWA BARAT.

PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TERHADAP ALIH KEPEMILIKAN TANAH DAN HARGA TANAH DI KECAMATAN GAMPING KAB. SLEMAN.

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENDAPATAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SRUWENG KAB. KEBUMEN.

PENGARUH PEMBANGUNAN KAWASAN SOLO BARU TERHADAP KENAIKAN HARGA TANAH DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO PROP. JAWA TENGAH.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC. KASIHAN KAB. DATI II BANTUL.

PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

Teori Pembangunan Dari Kiri ke Kanan

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Peranan Kota Dalam Pembangunan "ditinjau secara historis, yuridis, komparatif, sosiologis, ekonomis dan politis

Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

Tantangan Yang Menghadang Selatan

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi Dengan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara

Pembangunan Pedesaan di Indonesia

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Percaya Sukses, Harus Sukses