Pengembangan Usaha Kecil - Pemihakan Setengah Hati

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah - Prof. DR. Ateng Syafrudin, SH

SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DI KAB. DATI II KLATEN PROP. JATENG.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MELALUI PENDEKATAN PETA TATA GUNA TANAH DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG.

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan pembebasan tanah di Indonesia

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia

Memastikan Arah Baru Demokrasi

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

PERBANDINGAN KEUNTUNGAN ANTARA INTERPRETASI FOTO UDARA DENGAN CARA TERRESTRIS (MANUAL) DALAM PEMETAAN TANAH DI KANWIL BPN PROP. JAWA BARAT

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

PELAYANAN PPAT DALAM PENDAFTRAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN SUATU STUDI PENELITIAN DI KOTAMADYA DATI II BANDUNG

PERBANDNGAN SURAT UKUR DENGAN GAMBAR SITUASI DALAM MENJAMIN ASA SPESIALITAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. MAGETAN

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TUGAS CAMAT SELAKU PPAT GUNA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KEC. DEWANTARA LHOKSUKON BANDA DAN JEUMPA KAB.DATI II ACEH UTARA

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Riau Menatap Masa Depan

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Indonesian Journal on Geoscience