Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta).

Think Dinar!

99% Lulus Buta Warna

Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia

Theories Of Learning Teori-Teori Pembelajaran Konsepsi, Komparasi dan Signifikansi

OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kamus Gaul Percakapan Bahasa Inggris Indonesia-Inngris

PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA ARUNG PALAKA KABUPATEN BONE

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN MELALUI LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH (LARASITA) (Studi di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)

KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir

Sosiologi Perdesaan

Hukum Waris Adat

Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi

Pranata hukum Jaminan utang dan Sejarah Lembaga hukum Notariat

Hukum Lingkungan Internasional Perspektif bisnis Internasional

Himpunan peraturan Pertanahan (BPN) Di lengkapi Dengan Peraturan presiden No.85 Tahun 2012 tentang BPN Dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hak pengelolaan menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

Kota Berkelanjutan