PERANAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KAB. TABANAN.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC. TABANAN KAB.DATI II TABANAN.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BRI MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK DALAM PEMBEBANAN HIPOTIK HAK MILIK ATAS TANAH (SUATU STUDI KASUS DI BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO KAB.BANYUMAS)

PERKEMBANGAN BURILOKA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEADAAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN PRAMBANAN.

PEMETAAN JENIS DAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG TELAH DITERTIBKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

STUDI TENTANG PENGUASAAN TANGGUL PANTAI DAN TANAH HILANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI DESA BANARAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN DATI II KULONPROGO.

Potret Negara Indonesia

PERANAN PEMBEBANAN HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PEDAGANG DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

STUDI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI DESA BANARAN KEC.GALUR KAB.KULON PROGO

Studi Terhadap Sengketa Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Propinsi Bali

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PAKUALAMAN DI DESA BANARAN KEC.GALUR KAB. DATI II KULON PROGO

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (STUDI TENTANG PEMBEBANANNYA DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT)

Strategi Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Petani Non Pemilk (Studi di Desa Banaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten).

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

STUDI JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSIJAMBI

Banana 200 : Endangered Spec,Way Down Under.