Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG DIPEROLEH SEBAGAI WARISAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 2

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 4

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 1

Pendidikan Pancasila

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku II Bagian 2

Hasil Lomba Penulisan Ilmiah Pertanahan (LPI-P) 1995 - Buku III Bagian 5

PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN DENGAN RUJUKAN KHUSUS SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH DAN SUB BAGIAN TATA USAHA (Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)

EVALUASI KINERJA KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI BAGIAN UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

Contoh Akta Notaris dan Akta di bawah Tangan :Buku II Bagian I

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

Bernas- Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT

EVALUASI KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN BAGIAN PROYEK LAND OFFICE COMPUTERIZATION DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSIJAWA TENGAH

PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah