PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: bagian
KATA KUNCI: bagian
 | PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSOLIDASI TANAH PADA TANAH ULAYAT NAGARI DI DESA PAUH BARAT, KOTA PARIAMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - konsolidasi tanah: tanah ulayat nagari: Hak Pengel,Hak Pakai Tanah untuk Pembangunan,Konsolidasi Tanah pada tanah ulayat nagari memilik |
| DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (STUDI DI KECAMATAN DELANGGU, KABUPATEN KLATEN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konversi Lahan Pertanian,Perubahan Penggunaan Lah,Dampak Sosial Ekonomi,Strategi Penghidupan,Sustainable Livelihood Framework |
| DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Alih fungsi lahan,lahan pertanian,dampak sosial,Kecamatan Grabag,penggunaan lahan |
| PERAN ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL (ASK) DALAM MENUNJANG PELAYANAN PERTANAHAN PADA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Asisten Surveyor Kadastral,pelayanan pertanahan,SWOT,Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah |
| EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI LAYANAN MEMBARA DALAM MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN PERTANAHAN DI KABUPATEN TANGERANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Efektivitas,inovasi pelayanan publik,layanan pertanahan,MEMBARA |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG PADA LAHAN SAWAH DILINDUNGI KECAMATAN BRANGSONG, KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Lahan Sawah Dilindungi,Pemanfaatan Ruang Perubahan Penggunaan Tanah,SIG,Kecamatan Brangsong |
| ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH SEBAGIAN TERHADAP SERTIFIKAT INDUK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Akta Jual Beli,Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Sertipikat Induk,Kepastian Hukum; Pemecahan Sertipikat |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN VERIFIKASI BUKU TANAH DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Solusi,Verifikasi,Buku Tanah,Kendala,Mekanisme |
| DAMPAK SEKOLAH LAPANG BUDIDAYA CABAI PASCA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PERUBAHAN MODAL MANUSIA DAN PENDAPATAN USAHA TANI CABAI DI DESA NGADIROJO LOR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sekolah Lapang Budidaya Cabai; Penataan Akses Refo,Modal Manusia; Pendapatan Usaha Tani; Kelanjutan |
| SINERGIANTARA MASYARAKAT DAN KANTOR PERTANAHAN DALAM KEBERHASILAN PELAKSANAAN PISE 2025 DI DESA MUNDING, KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - SinergiPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTS,Kepastian Hukum,Partisipasi Masyarakat,Tata Kelola Pemerintahan |
| DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PASCA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK PANAS BUMI DI KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,panas bumi,Social Impact Assessment,keadilan distributif,deagrarianisasi,mitigasi,Pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Panas Bum |
| ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PADA TANAH TUTUPAN JEPANG (Studi Kasus Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kepastian Hukum,Konsolidasi Tanah,Permasalahan Pertanahan,Tanah Tutupan Jepang |
| ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KALURAHAN BERBASIS POTENSI WILAYAH MELALUI SKEMA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penataan Akses,Potensi Wilayah,Perekonomian Eksi,Pengembangan Perekonomian,Peningkatan Pendapatan |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI KOTA PEMATANGSIANTAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Persepsi Masyarakat,NJOP,PBB,P2,Kebijakan,Kota Pematangsiantar |
| DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN ASET DESA DI DESA KUWIRAN, KECAMATAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pembangunan jalan tol,perubahan penggunaan lahan,sosial ekonomi masyarakat,aset desa,pengadaan tanah |
| ANALISIS PROSES PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MODISI KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Hunian Tetap,Pasca Bencana,Relokasi,Desa Modisi |
| ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP ALIH MEDIA PELAYANAN PERALIHAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pelayanan pertanahan,Kepuasan Masyarakat,Digitalisasi |
| KAJIAN TEKNIS DAN YURIDIS STATUS HAK ATAS TANAH PASCA PERISTIWA TANAH BERGERAK TAHUN 2025 DI DESA MENDALA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah bergerak,deformasi geospasial,hak atas tanah,kepastian hukum,pengembalian batas |
| ANALISIS LOKASI PRIORITAS KAWASAN RAWAN BANJIR UNTUK MENDUKUNG PENENTUAN POTENSI OBJEK KONSOLIDASI TANAH (POKT) DI KABUPATEN BANDUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - bahaya banjir,lokasi prioritas,konsolidasi tanah,POKT,Kabupaten Bandung |
| ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH WAKAF SEBAGIAN DI KABUPATEN KEDIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tata kelola partisipatif,kepastian hukum,pendaft,sertipikasi wakaf,tanah wakaf sebagian |
