FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN DATA YURIDIS ANTARA BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM) DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TERHADAP PELAKSANAAN PTSL ( STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU )

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 333 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BUKU II)

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUSNAN SPESIFIKASI TEKNIS/KAK DAN PERKIRAAN HARGA PENGADAAN BERBASIS KINERJA

MENDAMAIKAN KONFLIK BATIN CARA PRAKTIS KELUAR DARI KESULITAN HIDUP

POLUTAN PENYEBAB PEMANASAN GLOBAL DAN ANALYSIS RISIKO PANDUAN PRAKTIS BAGI MAHASISWA, DOSEN, PENELITI, PRAKTISI DAN PARA PROFESIONAL

ETIKA PELAYANAN PUBLIK SEBUAH PENGANTAR

KUHAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI SERTAI DENGAN PENJELASAN PASAL

BERDAMAI DENGAN INSECURITY SENI MEMOTIVASI DAN MENIGKATKAN PENERIMAAN DIRI

FINDING SISU HIDUP SEHAT DAN SEIMBANG ALA ORANG FINLANDIA

HIMPUNAN PIDATO 2010 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pidato Presiden Republik Indonesia

KETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENYIMPANG MAL ADMINISTRASI DI BIDANG PERTANAHAN

Negara Agraris Ingkari Agraria - Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia

HIMPUNAN PIDATO 2022 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2017 DAN 2018

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

HIMPUNAN PIDATO 2020 PRESIDEN DAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pengantar Ilmu Politik

MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI REINVENTING GOVERNMENT MENTRANSFORMASI SEMANGAT WIRAUSAHA KE DALAM SEKTOR PUBLIK

Abstrak Peraturan/Ketentuan Bidang Pertanahan

Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia