Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan Tanggal 12-13 Desember 1990 di Semarang

Pendaftaran Tanah di Indonesia - (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)

Penelitian Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Yang Terkait

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan

Penginderaan Jauh Untuk Sumberdaya Hutan teori dan aplikasi

Pengolahan Data Elektronik Konsep Untuk Manajer dan Auditor

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian dan Diklat

Perencanaan Tata Ruang Kota

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia Seri I

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia

Praktek Organisasi dan Metode O dan M

Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup

Simposium Bahasa dan Hukum

Simposium Peradilan Tata Usaha Negara

Simposium Sejarah Hukum

Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Badan Pertanahan Nasional (Keppres No.26 Tahun 1988) Beserta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Propinsi-Kabupaten-Kotamadya - (Keputusan Kepala BPN No 1 Tahun 1989)

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2001